Sistem Peradilan Islam: Qadha, Hisbah, dan Mazhalim — Tiga Pilar Keadilan yang Tak kenal Kompromi
Sahabat pembaca yang budiman, bayangkan Anda sedang berjalan di sebuah pasar yang ramai di Kota Baghdad pada abad kesembilan. Di tengah riuh rendah tawar-menawar pedagang, Anda melihat seorang lelaki tua berjubah lusuh menarik lengan seorang pedagang kaya. “Takaranmu kurang, wahai saudagar! Aku membeli sepuluh sha’, tapi yang kau berikan hanya delapan!” Pedagang kaya itu tertawa meremehkan. Orang-orang sekitar hanya menonton, tak ada yang berani membelanya.
Lalu, dari kerumunan, muncul seorang pejabat negara — bukan polisi, bukan tentara — yang langsung menegur pedagang itu, memeriksa timbangannya, dan memerintahkan ia mengembalikan hak si pembeli saat itu juga. Tanpa biaya pengadilan. Tanpa pengacara berjubah mahal. Tanpa proses berbulan-bulan.
Inilah potret keadilan dalam Islam. Bukan konsep abstrak yang indah di atas kertas, melainkan realitas yang hidup, bernafas, dan tegak lurus di tengah masyarakat.
Hari ini, kita hidup di dunia yang paradoks. Di satu sisi, gedung-gedung pengadilan menjulang megah dengan marmer putih dan patung dewi keadilan bermata tertutup. Di sisi lain, rakyat biasa yang ingin menuntut haknya harus menyiapkan biaya pengacara puluhan juta rupiah, menunggu putusan bertahun-tahun melalui proses banding dan kasasi, dan masih harus bersaing dengan koruptor yang bisa “membeli” keadilan dengan uang haramnya.
Mengapa sistem peradilan modern — yang seharusnya menjadi benteng keadilan — justru semakin jauh dari rakyat yang dilayaninya?
Jawabannya terletak pada fondasi ideologis yang membangun sistem tersebut. Melalui kacamata tsaqofah Hizbut Tahrir, khususnya kitab Nizhamul Hukm fil Islam dan Mafahim Hizbut Tahrir karya Syeikh Taqiuddin An-Nabhani, kita akan mengupas tuntas sistem peradilan Islam yang revolusioner — sebuah sistem yang tidak mengenal imunitas pejabat, tidak membebani rakyat dengan biaya, dan tidak menunda-nunda keadilan.
Mari kita telusuri 10 poin penting tentang sistem peradilan Islam.
1. Pengantar: Paradoks Keadilan Modern dan Janji Islam
Setiap peradaban di sepanjang sejarah manusia pasti memiliki sistem peradilan. Bangsa Romawi memiliki Corpus Juris Civilis Justinian. Bangsa Inggris memiliki sistem Common Law. Bangsa Mesir kuno memiliki mahkamah di bawah Firaun. Semua peradaban mengklaim dirinya adil.
Namun, ada satu pertanyaan mendasar yang jarang diajukan: adil menurut standar siapa?
Dalam demokrasi liberal, standar keadilan ditentukan oleh parlemen — sekumpulan manusia yang bisa saja mengubah definisi “adil” dan “zalim” sesuai kepentingan politik dan tekanan pemodal. Hari ini suatu tindakan dianggap kriminal, besok bisa dilegalkan hanya karena mayoritas di parlemen berubah pendapat.
Dalam monarki absolut, standar keadilan ada di tangan raja. Ungkapan terkenal “The King can do no wrong” (Raja tidak bisa berbuat salah) menjadi perisai yang melindungi penguasa dari tuntutan rakyat.
Islam datang dengan jawaban yang fundamentally berbeda. Standar keadilan dalam Islam bukan berasal dari keinginan manusia, melainkan dari Allah ﷻ — Sang Pencipta yang Maha Adil dan Maha Tahu akan fitrah ciptaan-Nya.
Allah ﷻ berfirman:
وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
“Dan telah sempurna kalimat Tuhanmu (Al-Qur’an) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat-Nya, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-An’am [6]: 115)
“Benar dan adil” — dua sifat yang melekat pada hukum Allah. Karena berasal dari Sang Pencipta, hukum Islam tidak bisa didikte oleh kepentingan politik, tekanan oligarki, atau arus tren sosial. Ia kokoh, konsisten, dan berlaku untuk semua — kaya maupun miskin, pejabat maupun rakyat biasa, Muslim maupun Non-Muslim.
Dalam sistem peradilan Islam, tidak ada satupun manusia yang kebal hukum. Khalifah sekalipun bisa digugat oleh rakyat jelata, dan jika kalah — Khalifah harus menerima putusan itu dengan lapang dada. Ini bukan utopia. Ini pernah terjadi dalam sejarah Islam, dan akan kembali terjadi ketika Khilafah ditegakkan, insya Allah.
2. Definisi Al-Qadha: Apa itu Peradilan Islam?
Dalam bahasa Arab, Al-Qadha (القضاء) secara bahasa bermakna pemutusan, penyelesaian, atau keputusan. Secara terminologi syar’i, Al-Qadha didefinisikan sebagai:
الْقَضَاءُ: هُوَ الْفَصْلُ فِي الْخُصُومَاتِ بِأَحْكَامِ الشَّرْعِ
“Al-Qadha adalah memutus perselisihan dengan hukum syariat.”
Definisi ini mengandung tiga unsur fundamental:
Pertama: Adanya perselisihan (Al-Khusumat). Peradilan hanya dibutuhkan ketika ada sengketa — antara dua pihak atau lebih — yang tidak bisa diselesaikan secara mandiri. Tanpa sengketa, tidak ada yang perlu diadili.
Kedua: Adanya hakim (Al-Qadhi). Seorang yang ditunjuk oleh Khalifah untuk memutus perkara. Bukan panel hakim, bukan juri, bukan majelis — melainkan satu orang hakim yang bertanggung jawab langsung kepada Allah ﷻ atas putusannya.
Ketiga: Hukum yang digunakan adalah syariat. Bukan undang-undang buatan manusia, bukan konstitusi, bukan preseden pengadilan. Sumber hukumnya satu: Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Allah ﷻ menegaskan kewajiban berhukum dengan syariat dalam firman-Nya:
فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (QS. An-Nisa’ [4]: 65)
Ayat ini sangat tegas dan mengikat. Sumpah Allah ﷻ dengan frasa “Furabbika” (demi Tuhanmu) menunjukkan betapa seriusnya kewajiban ini. Keimanan seseorang dianggap belum sempurna — dalam konteks ini — hingga ia ridha terhadap hukum Rasulullah ﷺ.
Peran Qadhi dalam Negara Khilafah
| Aspek | Deskripsi |
|---|---|
| Pengangkatan | Ditunjuk langsung oleh Khalifah |
| Syarat Utama | Muslim, baligh, berakal, adil, mujtahid (mampu menggali hukum) |
| Independensi | Tidak boleh diintervensi oleh Khalifah, menteri, atau siapapun |
| Akuntabilitas | Bertanggung jawab kepada Allah ﷻ dan bisa diadili jika memutus dengan zalim |
| Masa Jabatan | Selama ia memenuhi syarat dan tidak mengundurkan diri |
Perlu ditekankan: meskipun Khalifah yang mengangkat Qadhi, setelah dilantik Qadhi menjadi independen sepenuhnya. Khalifah tidak boleh mencampuri putusan Qadhi, tidak boleh memecatnya karena putusan yang tidak menguntungkan pemerintah, dan bahkan Khalifah sendiri wajib datang ke pengadilan jika digugat.
Rasulullah ﷺ bersabda tentang betapa mulianya posisi seorang hakim yang adil:
الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ. رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ
“Para hakim itu ada tiga: dua di neraka dan satu di surga. Seorang yang mengetahui kebenaran lalu memutus dengannya, maka ia di surga. Seorang yang memutus perkara manusia dalam kebodohan (tanpa ilmu), maka ia di neraka. Dan seorang yang mengetahui kebenaran tetapi berlaku zalim dalam putusannya, maka ia di neraka.” (HR. Abu Dawud no. 3573, At-Tirmidzi no. 1322)
Hadits ini menjadi peringatan keras bagi setiap Qadhi. Tanggung jawabnya bukan kepada Khalifah, bukan kepada rakyat, melainkan langsung kepada Allah ﷻ di Hari Kiamat.
3. Tiga Jenis Hakim: Arsitektur Peradilan Islam
Salah satu keunikan sistem peradilan Islam — yang tidak ditemukan dalam sistem sekuler manapun — adalah pembagian hakim menjadi tiga jenis berdasarkan bidang perkara yang ditangani. Pembagian ini bukan sekadar administratif, melainkan mencerminkan pemahaman Islam yang mendalam tentang berbagai lapisan keadilan yang harus ditegakkan.
Tabel 1: Perbandingan Tiga Jenis Hakim
| Aspek | Qadhi Khusumat | Qadhi Hisbah | Qadhi Mazhalim |
|---|---|---|---|
| Bidang | Perselisihan antarindividu (hak privat) | Pelanggaran hak publik (hak umum) | Kezaliman penguasa dan pejabat |
| Pihak Bersengketa | Individu vs Individu | Negara vs Pelanggar | Rakyat vs Penguasa/Pejabat |
| Inisiatif | Menunggu pengaduan (pasif) | Aktif tanpa perlu pengaduan | Bisa aktif maupun menerima gugatan |
| Contoh Perkara | Sengketa tanah, utang-piutang, perceraian | Timbangan palsu, monopoli, kemungkaran publik | Korupsi pejabat, kebijakan zalim, perampasan tanah |
| Sifat Putusan | Final dan mengikat | Langsung dieksekusi di tempat | Final, bisa membatalkan kebijakan negara |
| Tingkat Kewenangan | Dasar | Menengah | Tertinggi — bisa mengadili Khalifah |
Mengapa Islam membutuhkan tiga jenis hakim? Karena keadilan dalam Islam tidak hanya soal menyelesaikan sengketa antara dua orang (seperti dalam sistem modern). Islam juga peduli pada hak publik — hak yang dimiliki oleh seluruh masyarakat secara kolektif — dan perlindungan rakyat dari kezaliman penguasa — yang merupakan jaminan konstitusional dalam Khilafah.
Dalam sistem demokrasi modern, ketiga fungsi ini dicampuradukkan. Hakim pengadilan negeri mengurusi sengketa perdata sekaligus pidana. Lembaga pengawas pasar (seperti OJK, BPOM, atau KPPU di Indonesia) terpisah dari peradilan dan sering kali lemah dalam eksekusi. Sementara itu, presiden dan menteri dilindungi oleh imunitas konstitusional yang membuat mereka praktis tidak bisa dituntut oleh rakyat biasa.
Islam menyelesaikan masalah ini dengan arsitektur peradilan yang rapi: masing-masing hakim punya domain jelas, kewenangan tegas, dan independensi terjamin.
4. Qadhi Khusumat: Hakim Perselisihan Antarindividu
Qadhi Khusumat (قاضي الخصومات) adalah jenis hakim yang paling dikenal masyarakat. Ia adalah hakim yang menangani perselisihan antara dua individu atau lebih — apa yang dalam sistem modern disebut sebagai perkara perdata dan pidana.
4.1 Ruang Lingkup Perkara
Qadhi Khusumat menangani tiga jenis perkara utama:
Pertama: Perkara Perdata (Al-Mu’amalat). Sengketa utang-piutang, wanprestasi dalam kontrak bisnis, sengketa tanah dan properti, pembagian warisan, dan perselisihan dalam akad jual-beli atau syirkah (kerjasama bisnis).
Kedua: Perkara Pidana (Al-‘Uqubat). Tindak kejahatan seperti pencurian (sariqah), pembunuhan (qatl), penganiayaan (jarh), zina, tuduhan zina tanpa bukti (qadzaf), dan kejahatan lainnya yang memiliki sanksi spesifik dalam syariat (hudud) maupun sanksi yang ditentukan hakim (ta’zir).
Ketiga: Perkara Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah). Perceraian, hak asuh anak (hadhanah), nafkah, poligami, dan sengketa keluarga lainnya.
4.2 Proses Peradilan Khusumat
Proses peradilan pada Qadhi Khusumat mengikuti alur yang sederhana namun kokoh:
Tabel 2: Alur Proses Peradilan Khusumat
| Tahap | Deskripsi | Landasan |
|---|---|---|
| 1. Pengaduan | Pihak yang merasa dizalimi datang ke Qadhi | Inisiatif dari penggugat |
| 2. Pemanggilan | Tergugat dipanggil untuk hadir | Hak pembelaan |
| 3. Pembuktian | Penggugat membawa bukti (saksi, dokumen, sumpah) | BEBAN BUKTI pada penggugat |
| 4. Putusan | Qadhi memutus berdasarkan bukti dan syariat | Ijtihad hakim |
| 5. Eksekusi | Putusan langsung dilaksanakan | Final dan mengikat |
Prinsip pembuktian dalam peradilan Islam sangat jernih. Rasulullah ﷺ bersabda:
الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
“Bukti (beban pembuktian) ada pada pihak yang mengklaim, dan sumpah ada pada pihak yang mengingkari.” (HR. At-Tirmidzi no. 1333, Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra)
Artinya, jika Anda mengklaim seseorang berutang kepada Anda, Andalah yang harus membawa bukti. Jika tergugat menyangkal, ia cukup bersumpah. Jika penggugat tidak bisa membawa bukti, klaimnya gugur. Prinsip ini mencegah tuduhan liar dan melindungi orang yang dituduh secara tidak adil.
4.3 Prinsip Dasar Peradilan Khusumat
| Prinsip | Penjelasan |
|---|---|
| Hakim Tunggal | Satu orang Qadhi memutus perkara — bukan panel, bukan majelis |
| Gratis | Tidak ada biaya pengadilan. Keadilan adalah hak setiap warga |
| Terbuka | Sidang terbuka untuk umum. Rakyat bisa hadir dan mengawasi |
| Cepat | Tidak ada banding berkepanjangan. Putusan Qadhi bersifat final |
| Adil | Tidak ada diskriminasi. Muslim dan Non-Muslim sama di hadapan Qadhi |
| Mengikat | Putusan harus dilaksanakan segera, tidak bisa ditunda-tunda |
Prinsip hakim tunggal sering kali mengejutkan bagi mereka yang terbiasa dengan sistem peradilan modern yang menggunakan majelis hakim (tiga atau lima orang). Namun, logika Islam sangat jernih: dengan satu hakim, proses menjadi cepat, tanggung jawab menjadi jelas, dan tidak ada mekanisme “saling lempar” tanggung jawab antarhakim. Jika hakim itu adil dan berilmu, satu orang sudah cukup untuk menegakkan keadilan.
Rasulullah ﷺ sendiri adalah Qadhi pertama dalam Islam. Beliau memutus perselisihan di antara para sahabat secara sendiri, tanpa panel hakim. Para Khulafa’ Ar-Rasyidin mengikuti teladan ini. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu mengangkat Qadhi di berbagai kota, beliau menugaskan satu orang Qadhi per kota — bukan majelis.
4.4 Kisah Teladan: Rasulullah ﷺ sebagai Hakim
Salah satu kisah paling terkenal tentang keadilan Rasulullah ﷺ dalam memutus perkara adalah ketika dua perempuan dari suku Hudzail berselisih. Keduanya datang kepada Rasulullah ﷺ meminta putusan. Rasulullah ﷺ duduk bersama mereka, mendengarkan kedua belah pihak dengan sabar, lalu memutuskan berdasarkan bukti yang ada.
Para sahabat mencatat bahwa Rasulullah ﷺ selalu memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk berbicara. Beliau tidak pernah memotong pembicaraan salah satu pihak sebelum selesai. Inilah etika peradilan yang beliau ajarkan: dengarkan kedua belah pihak sebelum memutus.
Rasulullah ﷺ bersabda:
مَنْ كَانَ لَهُ خَصْمَانِ فَأَطَالَ لِأَحَدِهِمَا الِاسْتِمَاعَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَائِلًا
“Barangsiapa yang memiliki dua pihak yang bersengketa, lalu ia memberikan perhatian lebih lama dalam mendengarkan salah satunya, maka ia akan datang pada Hari Kiamat dalam keadaan miring (tidak adil).” (HR. Abu Dawud no. 3582)
Hadits ini menjadi pedoman bagi setiap Qadhi: bersikaplah sama adil dalam mendengarkan kedua belah pihak. Tidak ada yang boleh merasa diperlakukan lebih menguntungkan atau lebih merugikan.
Rasulullah ﷺ juga memberikan teladan langsung dalam keadilan beliau. Beliau bersabda:
إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا
“Sesungguhnya orang-orang yang adil itu di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, di sebelah kanan Ar-Rahman ‘Azza wa Jalla — dan kedua tangan-Nya adalah kanan — yaitu orang-orang yang adil dalam hukum, dalam keluarga, dan dalam segala urusan yang mereka tanggung.” (HR. Muslim no. 1827)
Hadits ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan orang yang adil di hadapan Allah ﷻ. Mimbar dari cahaya di Hari Kiamat — sebuah kedudukan yang sangat tinggi — diperuntukkan bagi mereka yang menegakkan keadilan di dunia.
5. Qadhi Hisbah: Penjaga Hak Publik dan Moral Masyarakat
Jika Qadhi Khusumat bersifat pasif — menunggu pengaduan — maka Qadhi Hisbah (قاضي الحسبة) bersifat aktif. Ia tidak menunggu orang datang mengadu. Ia turun ke lapangan, memeriksa, mengawasi, dan langsung bertindak ketika menemukan pelanggaran terhadap hak publik.
5.1 Definisi dan Landasan
Kata Hisbah (الحسبة) berasal dari akar kata yang bermakna perhitungan atau penghitungan. Dalam terminologi syar’i, Hisbah didefinisikan sebagai:
الْحِسْبَةُ: الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا تُرِكَ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ إِذَا ظُهِرَ
“Hisbah adalah memerintahkan yang ma’ruf ketika ditinggalkan, dan mencegah yang munkar ketika muncul secara nyata.”
Landasan Hisbah berasal langsung dari Al-Qur’an:
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 104)
Allah ﷻ menjadikan Hisbah — amar ma’ruf nahi mungkar — sebagai penyebab keberuntungan. Dan dalam konteks peradilan, negara (Khilafah) wajib mengangkat seorang Qadhi Hisbah yang bertugas secara profesional untuk menegakkan hak-hak publik.
5.2 Ruang Lingkup Qadhi Hisbah
Qadhi Hisbah menangani perkara-perkara yang menyangkut hak publik (al-haqq al-‘amm), antara lain:
Tabel 3: Bidang Kewenangan Qadhi Hisbah
| Bidang | Contoh Perkara | Tindakan Qadhi |
|---|---|---|
| Pengawasan Pasar | Timbangan palsu, penipuan barang, monopoli, penimbanan (ihtikar) | Sidak pasar, teguran langsung, sanksi |
| Moralitas Publik | Penjualan khamr, prostitusi terbuka, perjudian, pornografi | Penutupan tempat, perampasan barang |
| Infrastruktur Umum | Jalan rusak, jembatan ambruk, bangunan yang membahayakan publik | Perintah perbaikan, pembongkaran |
| Lingkungan | Pencemaran air, pembuangan limbah sembarangan | Perintah penghentian, sanksi |
| Pelayanan Publik | Pegawai negara yang menelantarkan tugas, fasilitas umum yang rusak | Teguran, sanksi administratif |
| Harga | Spekulasi harga yang merugikan rakyat, kartel pedagang | Intervensi harga, sanksi |
5.3 Keunikan Qadhi Hisbah: Eksekusi Langsung
Perbedaan paling mencolok antara Qadhi Hisbah dengan Qadhi Khusumat adalah kecepatan eksekusi. Jika Qadhi Khusumat harus melalui proses pembuktian dan putusan terlebih dahulu, Qadhi Hisbah bisa langsung bertindak di tempat ketika ia melihat kemungkaran.
Contohnya: jika Qadhi Hisbah menemukan pedagang yang menggunakan timbangan palsu di pasar, ia tidak perlu menunggu ada pengaduan. Ia langsung menegur pedagangnya, memeriksa timbangannya, dan memerintahkan ia mengembalikan hak pembeli. Jika pedagangnya menolak, Qadhi Hisbah punya otoritas untuk memberikan sanksi ta’zir (hukum yang ditentukan hakim) saat itu juga.
Namun, ini bukan berarti Qadhi Hisbah bertindak semaunya. Ia tetap terikat pada syariat. Ia hanya bisa menangani perkara-perkara yang sifatnya nyata dan terlihat (zhahir). Ia tidak boleh menginvestigasi apa yang tersembunyi — misalnya, ia tidak boleh memasuki rumah seseorang untuk mencari kemungkaran yang tertutup.
5.4 Kisah Abu Ubaidah: Muhtasib yang Diangkat Umar bin Khattab
Salah satu contoh paling terkenal dari penerapan Hisbah dalam sejarah Islam adalah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu mengangkat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu ‘anhu sebagai Muhtasib (pelaksana Hisbah) di Kota Madinah.
Abu Ubaidah dikenal sebagai sahabat yang sangat jujur dan dijuluki Al-Amin (yang terpercaya) — gelar yang juga disandang Rasulullah ﷺ. Ketika Umar mengangkatnya untuk mengawasi pasar Madinah, Abu Ubaidah tidak duduk di kantor menunggu laporan. Beliau keliling pasar setiap hari, memeriksa timbangan pedagang, mengecek kualitas barang dagangan, dan memastikan tidak ada penipuan terhadap rakyat.
Suatu hari, Abu Ubaidah menemukan seorang pedagang makanan yang mencampur gandum berkualitas rendah dengan gandum premium, lalu menjualnya dengan harga gandum premium. Abu Ubaidah langsung menegurnya di hadapan para pembeli:
“Wahai pedagang! Allah tidak ridha dengan perbuatanmu. Engkau menipu saudara-saudaramu dengan mencampur barang yang baik dengan yang rusak. Ini adalah pengkhianatan terhadap amanah publik!”
Abu Ubaidah kemudian memerintahkan pedagang itu memisahkan gandum yang berkualitas dan memberi tahu pembeli tentang apa yang sebenarnya mereka beli. Tidak ada proses pengadilan yang panjang. Tidak ada biaya pengacara. Keadilan ditegakkan saat itu juga.
Pelajaran dari Kisah Abu Ubaidah:
Pertama, Hisbah bukan lembaga yang pasif. Ia harus aktif turun ke lapangan. Kedua, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Dengan mengawasi pasar secara rutin, Qadhi Hisbah mencegah kezaliman sebelum terjadi. Ketiga, otoritas Hisbah datang dari syariat, bukan dari keinginan pribadi. Abu Ubaidah bertindak berdasarkan hukum Allah, bukan berdasarkan selera atau kepentingan politik.
5.5 Hisbah vs Regulasi Modern
Tabel 4: Hisbah dalam Islam vs Lembaga Pengawas Modern
| Aspek | Qadhi Hisbah (Islam) | Lembaga Modern (OJK, BPOM, KPPU, dll.) |
|---|---|---|
| Inisiatif | Aktif turun ke lapangan | Pasif, menunggu laporan |
| Eksekusi | Langsung di tempat | Butuh proses hukum panjang |
| Biaya untuk Rakyat | Gratis | Sering butuh pengacara |
| Cakupan | Semua kemungkaran publik (pasar, moral, infrastruktur) | Terpisah-pisah per lembaga |
| Akuntabilitas | Kepada Allah ﷻ dan syariat | Kepada atasan/pemerintah |
| Kecepatan | Instan | Bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun |
Perbandingan ini menunjukkan betapa efisien dan efektifnya sistem Hisbah. Dalam sistem modern, rakyat harus berurusan dengan birokrasi berlapis, mengisi formulir pengaduan, menunggu investigasi, dan akhirnya belum tentu ada tindak lanjut. Dalam Islam, Qadhi Hisbah hadir sebagai “penjaga lapangan” yang langsung menangani masalah sebelum membesar.
6. Qadhi Mazhalim: Benteng Terakhir Rakyat Melawan Kezaliman Penguasa
Jika ada satu institusi yang paling membedakan sistem peradilan Islam dari semua sistem sekuler di dunia ini, maka itu adalah Qadhi Mazhalim (قاضي المظالم) — hakim yang mengadili kezaliman penguasa.
6.1 Definisi dan Urgensi
Kata Mazhalim (المظالم) adalah bentuk jamak dari zhulm (ظلم) yang berarti kezaliman, ketidakadilan, atau pelanggaran hak. Qadhi Mazhalim secara definitif adalah:
قَاضِي الْمَظَالِمِ: هُوَ الَّذِي يَفْصِلُ فِي ظُلْمِ الْحُكَّامِ وَالْوُجَهَاءِ وَيَنْظُرُ فِي تَصَرُّفَاتِهِمْ
“Qadhi Mazhalim adalah hakim yang memutus perkara kezaliman para penguasa dan pejabat, serta memeriksa tindakan-tindakan mereka.”
Mengapa institusi ini begitu penting? Karena dalam setiap peradaban, sumber kezaliman terbesar bukan dari rakyat biasa, melainkan dari penguasa. Rakyat biasa mungkin mencuri atau menipu, tapi penguasa yang zalim bisa merampas tanah jutaan orang, memerintahkan perang yang tidak adil, dan menindas rakyat dengan kekuatan militer negara.
Islam tidak naif tentang hal ini. Islam memahami bahwa kekuasaan bisa korupsi dan penguasa bisa zalim. Oleh karena itu, Islam membangun mekanisme checks and balances yang nyata — bukan sekadar janji kampanye atau kode etik yang bisa dilanggar tanpa konsekuensi.
6.2 Kewenangan Qadhi Mazhalim
Qadhi Mazhalim memiliki kewenangan yang sangat luas — jauh lebih luas dari Qadhi Khusumat maupun Qadhi Hisbah.
Tabel 5: Kewenangan Qadhi Mazhalim
| Kewenangan | Deskripsi |
|---|---|
| Mengadili pejabat negara | Dari gubernur, menteri, hingga Khalifah sendiri |
| Membatalkan kebijakan negara | Jika bertentangan dengan syariat atau zalim terhadap rakyat |
| Memberhentikan pejabat | Jika terbukti melakukan kezaliman |
| Menyita aset haram | Aset hasil korupsi atau perampasan dikembalikan |
| Memaksa eksekusi | Bisa meminta bantuan militer negara untuk menjalankan putusan |
| Menerima gugatan langsung dari rakyat | Tanpa perantara, tanpa biaya, tanpa birokrasi |
Kewenangan yang luar biasa ini tentu saja memerlukan hakim yang luar biasa pula. Qadhi Mazhalim haruslah orang yang paling berilmu, paling adil, dan paling berani di antara para Qadhi. Ia tidak boleh takut pada siapapun — karena jika ia takut pada Khalifah, ia tidak akan bisa mengadili Khalifah dengan adil.
6.3 Kisah Legendaris: Ali bin Abi Thalib Digugat oleh Seorang Yahudi
Tidak ada kisah yang lebih indah untuk menggambarkan keadilan peradilan Islam daripada kisah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu yang digugat oleh seorang lelaki Yahudi di hadapan Qadhi Syuraih.
Kronologi Kisahnya:
Suatu hari, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu kehilangan baju besi (dir’ )nya — sebuah baju perang yang sangat berharga. Beliau mencari ke mana-mana hingga akhirnya menemukan baju itu ada pada seorang lelaki Yahudi di pasar Kufah. Ali tidak langsung mengambilnya dengan kekuasaannya sebagai Khalifah. Sebaliknya, beliau membawa kasus itu ke Qadhi Syuraih — hakim yang beliau angkat sendiri.
Di pengadilan, Ali berkata: “Wahai Qadhi, baju besi itu milikku. Aku tidak pernah menjualnya dan tidak pernah memberikannya kepada siapapun.”
Qadhi Syuraih — dengan keberanian yang luar biasa — berpaling kepada Khalifah dan berkata: “Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau memiliki bukti?”
Ali menjawab: “Ya. Hasan (putraku) dan Qanbar (pelayanku) akan menjadi saksi bahwa baju besi ini milikku.”
Qadhi Syuraih berkata: “Wahai Amirul Mukminin, kesaksian anak untuk ayahnya tidak diterima dalam syariat. Dan kesaksian pelayan untuk tuannya juga tidak diterima. Engkau tidak punya bukti yang sah.”
Ali — Khalifah, menantu Rasulullah ﷻ, salah satu dari Khulafa’ Ar-Rasyidin — kalah di pengadilan.
Beliau menerima putusan itu dengan senyum dan berkata: “Qadhi benar. Aku memang tidak punya bukti yang sah.”
Lelaki Yahudi itu terkejut setengah mati. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang Khalifah — penguasa tertinggi negara — bisa kalah di pengadilan oleh rakyat biasa seperti dirinya. Ia berkata:
“Demi Allah, baju besi ini memang milik Amirul Mukminin! Aku melihatnya jatuh dari untanya di malam hari, lalu aku mengambilnya. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Aku masuk Islam karena keadilan yang kulihat hari ini.”
Pelajaran dari Kisah Ini:
Pertama, tidak ada imunitas dalam Islam. Khalifah pun sama dengan rakyat biasa di hadapan hukum. Kedua, Qadhi harus berani memutus melawan penguasa — dan Qadhi Syuraih membuktikan keberanian itu. Ketiga, keadilan Islam adalah dakwah yang paling efektif — lelaki Yahudi itu masuk Islam bukan karena paksaan, bukan karena bujukan, melainkan karena ia melihat keadilan yang nyata dengan matanya sendiri.
6.4 Kisah Umar bin Khattab: Khalifah yang Rutin Dihadapkan ke Pengadilan
Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu, Khalifah kedua, juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat tunduk kepada hukum. Beliau bahkan secara proaktif menempatkan dirinya di bawah pengawasan peradilan.
Suatu hari, seorang laki-laki dari Mesir datang ke Madinah mengaduki putra gubernur Mesir — ‘Amr bin Al-‘Ash. Putra gubernur itu telah menindas rakyat Mesir dan mengambil hak mereka. Umar bin Khattab tidak melindungi putra gubernur. Beliau memanggil keduanya, mendengarkan pengaduan laki-laki Mesir itu, dan memutuskan perkara tersebut dengan adil — memihak kepada rakyat yang dizalimi.
Umar kemudian berkata kalimat yang sangat terkenal kepada putra gubernur itu:
مَتَى اسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا؟
“Sejak kapan kalian memperbudak manusia, padahal ibu-ibu mereka melahirkan mereka dalam keadaan merdeka?”
Dan kepada gubernur ‘Amr bin Al-‘Ash, Umar mengirim surat yang singkat dan tegas: “Dari Umar kepada ‘Amr: mengapa engkau memperbudak manusia yang lahir merdeka?”
Pelajaran dari Kisah Umar:
Pertama, Khalifah tidak melindungi pejabat yang zalim — justru Khalifah yang pertama kali menindak mereka. Kedua, rakyat biasa dari negeri manapun punya akses langsung ke Khalifah untuk mengadukan kezaliman. Ketiga, Islam melindungi hak setiap manusia — Muslim maupun Non-Muslim — dari kezaliman siapapun.
6.5 Qadhi Mazhalim vs Mahkamah Konstitusi Modern
Tabel 6: Perbandingan Mahkamah Mazhalim dengan Lembaga Peradilan Modern
| Aspek | Qadhi Mazhalim (Khilafah) | Mahkamah Konstitusi / Pengadilan Tata Usaha Negara |
|---|---|---|
| Bisa mengadili kepala negara? | Ya, Khalifah bisa digugat dan harus hadir | Tidak — presiden punya imunitas |
| Imunitas pejabat? | Tidak ada. Semua sama di hadapan syariat | Ada — presiden, menteri, hakim dilindungi |
| Biaya bagi rakyat | Gratis | Berbayar (pengacara, biaya perkara) |
| Kecepatan putusan | Cepat, langsung, final | Bertahun-tahun (gugatan, banding, kasasi, PK) |
| Sumber hukum | Syariat Islam (Al-Qur’an & Sunnah) | Konstitusi dan undang-undang buatan manusia |
| Bisa batalkan kebijakan? | Ya, langsung eksekutori | Ya, tapi sering tidak dilaksanakan pemerintah |
| Akses rakyat | Terbuka untuk semua | Sulit, butuh syarat administratif berlapis |
7. Prinsip-Prinsip Peradilan Islam: Sederhana, Cepat, dan Tanpa Kompromi
Setelah memahami ketiga jenis hakim, mari kita rangkum prinsip-prinsip fundamental yang menjadi ruh dari seluruh sistem peradilan Islam.
7.1 Hakim Tunggal, Bukan Majelis
Dalam sistem demokrasi, putusan pengadilan diambil oleh panel hakim (tiga atau lima orang) atau bahkan juri (12 orang awam). Alasannya: “Supaya tidak ada bias satu orang.” Ironisnya, justru sistem ini membuat proses menjadi lambat dan tanggung jawab menjadi kabur.
Islam memilih satu hakim per perkara. Alasannya:
Tabel 7: Keunggulan Sistem Hakim Tunggal
| Aspek | Hakim Tunggal (Islam) | Majelis Hakim (Modern) |
|---|---|---|
| Kecepatan | Putusan cepat, tidak perlu musyawarah antarhakim | Lambat, harus menunggu semua hakim sepakat |
| Tanggung Jawab | Jelas — satu orang bertanggung jawab penuh | Kabur — “putusan kolektif” |
| Biaya | Lebih murah untuk negara | Lebih mahal (gaji banyak hakim per perkara) |
| Kualitas Putusan | Bergantung pada kualitas satu orang hakim yang dipilih dengan ketat | Bisa “di-waterdown” oleh kompromi politik antarhakim |
7.2 Keadilan Gratis untuk Semua
Dalam Islam, keadilan bukan komoditas. Tidak ada biaya pendaftaran perkara, tidak ada biaya perkara, tidak ada biaya eksekusi. Semua ditanggung oleh negara dari kas Baitul Mal.
Mengapa? Karena keadilan adalah hak dasar setiap warga negara — sama seperti udara yang bebas dihirup tanpa biaya. Jika keadilan harus dibeli dengan uang, maka hanya orang kaya yang bisa mendapatkannya, dan orang miskin akan dizalimi tanpa perlawanan.
7.3 Putusan Final — Tanpa Banding Berkepanjangan
Dalam peradilan Islam, putusan Qadhi bersifat final dan langsung dilaksanakan. Tidak ada proses banding ke pengadilan yang lebih tinggi, tidak ada kasasi, tidak ada Peninjauan Kembali (PK) yang bisa memakan waktu bertahun-tahun.
Ini bukan berarti Islam tidak hati-hati. Sebaliknya, Islam sangat hati-hati — tapi di tahap pemilihan hakim. Khalifah tidak sembarangan mengangkat Qadhi. Beliau memilih orang yang paling berilmu, paling adil, dan paling bertakwa. Jika hakimnya sudah berkualitas tinggi, mengapa perlu banding?
7.4 Transparansi: Sidang Terbuka untuk Publik
Setiap sidang peradilan dalam Islam terbuka untuk umum. Rakyat boleh hadir, boleh mendengarkan, dan boleh mengawasi. Tidak ada sidang tertutup kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang menyangkut privasi individu (seperti kasus keluarga).
Transparansi ini adalah bentuk akuntabilitas alami. Ketika rakyat bisa menyaksikan sendiri bagaimana Qadhi memutus perkara, mereka bisa menilai apakah Qadhi itu adil atau tidak. Dan jika Qadhi terbukti zalim, rakyat bisa mengadukannya ke Qadhi Mazhalim.
7.5 Akuntabilitas Hakim: Bukan kebal Hukum
Qadhi dalam Islam bukan pejabat kebal hukum. Jika Qadhi terbukti memutus dengan zalim — baik karena suap, tekanan politik, atau kesengajaan — ia bisa diadili dan dikenakan sanksi. Sanksi bagi Qadhi yang zalim bahkan lebih berat daripada orang biasa, karena ia mengkhianati amanah Allah dan Rasulullah ﷺ.
Allah ﷻ berfirman:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa’ [4]: 58)
Ayat ini menegaskan dua perintah: menyampaikan amanah kepada yang berhak, dan berhukum dengan adil. Qadhi yang memutus dengan zalim telah mengkhianati kedua perintah ini.
Selain itu, Allah ﷻ juga memerintahkan keadilan bahkan terhadap orang yang tidak kita sukai. Ini adalah puncak keadilan Islam — tidak boleh ada bias karena kebencian atau kecintaan:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Ma’idah [5]: 8)
Ayat ini menjadi pondasi etika peradilan Islam: seorang Qadhi tidak boleh memutus perkara berdasarkan perasaan pribadi terhadap salah satu pihak. Kebencian terhadap seseorang atau kelompok tidak boleh menjadi alasan untuk menzalimi mereka di pengadilan. Keadilan harus ditegakkan — untuk semua, tanpa terkecuali.
8. Perbandingan Objektif: Peradilan Islam vs Sistem Lain
Setelah memahami sistem peradilan Islam secara mendalam, mari kita bandingkan secara objektif dengan sistem peradilan yang ada saat ini.
8.1 Islam vs Demokrasi Liberal
Tabel 8: Perbandingan Sistem Peradilan
| Aspek | Peradilan Islam | Peradilan Demokrasi Liberal |
|---|---|---|
| Sumber Hukum | Syariat (Al-Qur’an & Sunnah) — tetap, tidak berubah | Konstitusi dan UU — bisa diubah parlemen kapan saja |
| Imunitas Pejabat | Tidak ada. Khalifah bisa digugat | Ada. Presiden, menteri, anggota parlemen punya kekebalan hukum |
| Biaya Keadilan | Gratis untuk semua warga | Berbayar — butuh pengacara yang mahal |
| Kecepatan | Cepat, final, langsung eksekusi | Lambat — banding, kasasi, PK bisa memakan waktu 5-10 tahun |
| Hakim | Tunggal, independen, bertanggung jawab kepada Allah | Panel/juri, sering terpengaruh politik dan media |
| Keadilan Substantif | Ya — hukumnya sendiri adil karena dari Allah | Tidak — hanya keadilan prosedural, hukumnya bisa zalim |
| Akses Rakyat | Mudah, tanpa birokrasi | Sulit, penuh syarat administratif |
8.2 Islam vs Monarki Absolut
| Aspek | Peradilan Islam | Peradilan Monarki Absolut |
|---|---|---|
| Raja/Khalifah bisa digugat? | Ya | Tidak — “The King can do no wrong” |
| Hukum berasal dari | Allah ﷻ | Keinginan raja |
| Perubahan hukum | Tidak bisa (yang qath’i) | Bisa diubah raja kapan saja |
| Perlindungan rakyat | Dijamin syariat | Tergantung kemauan raja |
8.3 Analogi Visual: Peradilan Islam sebagai Sistem Tiga Lapis
Untuk memahami bagaimana ketiga jenis hakim bekerja secara terintegrasi, mari kita gunakan analogi visual.
Analogi 1: Sistem Keamanan Gedung Bertingkat
Bayangkan sebuah gedung besar dengan ribuan penghuni. Untuk menjaga keamanan gedung ini, ada tiga jenis penjaga:
Penjaga Lantai Dasar (Qadhi Khusumat) bertugas menyelesaikan perselisihan antar-penghuni. Jika dua orang bertengkar soal batas ruangan atau salah satu merusak barang milik yang lain, Penjaga Lantai Dasar yang menangani. Ia menunggu penghuni datang melapor, lalu memutus perkara dengan adil.
Penjaga Area Publik (Qadhi Hisbah) berkeliling di lorong, taman, dan area bersama. Ia tidak menunggu laporan. Jika ia melihat ada orang membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas umum, atau melakukan hal yang membahayakan penghuni lainnya, ia langsung menegur dan menindak di tempat.
Penjaga Pengawas Manajemen (Qadhi Mazhalim) memiliki tugas paling berat: mengawasi para manajer gedung, pemilik gedung, dan seluruh staf pengelola. Jika manajer gedung memotong anggaran perawatan gedung demi kepentingan pribadi, atau jika pemilik gedung mengusir penghuni secara tidak adil, Penjaga Pengawas Manajemen yang menangani. Ia bahkan bisa memecat manajer dan mencabut hak pemilik gedung jika terbukti zalim.
Ketiga penjaga ini bekerja secara independen namun terintegrasi. Tidak ada satu pun penjaga yang bisa diintervensi oleh manajer gedung. Dan ketiganya bertanggung jawab kepada pemilik gedung yang sebenarnya — yaitu Allah ﷻ.
Analogi 2: Sistem Kesehatan dengan Tiga Jenis Dokter
Bayangkan sebuah sistem kesehatan ideal dengan tiga jenis dokter spesialis:
Dokter Umum (Qadhi Khusumat) menangani pasien yang datang berobat. Ia menunggu pasien datang, mendiagnosis, dan memberikan resep. Setiap orang yang merasa sakit bisa datang kepadanya.
Dokter Pencegahan / Public Health Officer (Qadhi Hisbah) tidak menunggu pasien datang. Ia turun ke lapangan — memeriksa kualitas air bersih, mengawasi kebersihan restoran, memastikan sanitasi lingkungan baik. Tujuannya: mencegah penyakit sebelum terjadi.
Dokter Auditor Medis (Qadhi Mazhalim) mengawasi seluruh rumah sakit, dokter, dan pejabat kesehatan. Jika ada dokter yang malpraktik, jika ada pejabat yang korupsi anggaran kesehatan, jika ada kebijakan rumah sakit yang merugikan pasien — Dokter Auditor Medis yang menangani. Ia punya otoritas untuk mencabut izin dokter dan memberhentikan pejabat.
Sistem ini jauh lebih efektif daripada hanya memiliki satu jenis dokter yang menangani semua masalah sekaligus. Demikianlah keunggulan arsitektur peradilan Islam.
9. Implementasi dalam Sejarah: Bukti Nyata, Bukan Sekadar Teori
Sistem peradilan Islam bukan teori abstrak yang belum pernah diuji. Ia telah diimplementasikan selama lebih dari seribu tahun — dari masa Rasulullah ﷺ hingga jatuhnya Khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924. Berikut beberapa bukti historis yang menunjukkan bagaimana sistem ini bekerja dalam praktik.
9.1 Masa Rasulullah ﷺ: Hakim Pertama
Rasulullah ﷺ adalah hakim pertama dalam Islam. Beliau sendiri yang memutus perselisihan di antara para sahabat. Tidak ada Qadhi yang diangkat karena beliau sendiri yang menangani perkara — dan beliau menanganinya dengan keadilan yang sempurna.
Salah satu peristiwa terkenal adalah ketika Rasulullah ﷺ memutuskan perkara seorang perempuan dari suku Makhzum yang terbukti mencuri. Para sahabat khawatir karena perempuan itu berasal dari keluarga terpandang. Usamah bin Zaid radhiyallahu ‘anhu — sahabat yang sangat dicintai Rasulullah ﷺ — mencoba memberikan syafaat (pertolongan) agar hukumannya diringankan.
Apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ? Beliau berdiri berkhutbah dengan wajah yang berubah — para sahabat bisa melihat kemarahan beliau:
“Wahai manusia! Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kalian adalah karena ketika orang mulia mencuri, mereka membiarkannya. Dan ketika orang lemah mencuri, mereka menegakkan hukum kepadanya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya.” (HR. Bukhari no. 3475, Muslim no. 1688)
Pelajaran: Dalam peradilan Islam, tidak ada diskriminasi berdasarkan status sosial, kekayaan, atau kedekatan dengan penguasa. Semua sama di hadapan hukum.
9.2 Masa Abu Bakar: Keadilan yang Tetap
Ketika Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu menjadi Khalifah, beliau melanjutkan tradisi peradilan yang telah didirikan Rasulullah ﷺ. Abu Bakar tidak mengubah apapun — karena hukum Islam sudah sempurna dan tidak perlu “reformasi.”
Abu Bakar juga dikenal sebagai Khalifah yang paling rendah hati dan paling mudah diakses. Setiap warga negara bisa datang langsung kepada beliau untuk mengadukan masalah. Tidak ada sekretaris yang menghalangi, tidak ada protokol yang mempersulit.
9.3 Masa Umar bin Khattab: Ekspansi dan Standardisasi
Ketika wilayah Islam meluas ke Syam (Suriah), Mesir, Irak, dan Persia, Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu mengambil langkah revolusioner: beliau mengangkat Qadhi di setiap kota besar yang ditaklukkan.
Umar mengangkat:
- Abu Ad-Darda’ sebagai Qadhi di Damaskus
- Syuraih bin Al-Harits sebagai Qadhi di Kufah
- Abu Musa Al-Asy’ari sebagai Qadhi di Bashrah
Umar tidak hanya mengangkat Qadhi. Beliau juga mengirim surat instruksi kepada setiap Qadhi yang berisi pedoman peradilan — yang menjadi dokumen konstitusional pertama tentang hukum acara dalam Islam. Surat Umar kepada Abu Musa Al-Asy’ari di Bashrah adalah salah satu dokumen paling terkenal dalam sejarah hukum Islam.
Di antara isi surat Umar:
“Amma ba’du. Sesungguhnya mengadili perkara adalah fardha yang wajib dan sunnah yang diikuti. Pahamilah perkara yang disampaikan kepadamu, karena kebenaran yang bermanfaat tidak akan berguna jika tidak dipahami dengan baik. Samakanlah manusia di hadapanmu dalam majelismu, pandanganmu, dan putusanmu, agar orang yang kuat tidak berharap engkau akan memihaknya dan orang yang lemah tidak putus asa dari keadilanmu.”
Instruksi ini menunjukkan betapa Umar sangat serius tentang keadilan. “Samakanlah manusia di hadapanmu” — perintah yang menjadi DNA dari seluruh sistem peradilan Islam.
9.4 Masa Khilafah Abbasiyah: Qadhi Mazhalim yang Institusional
Pada masa Abbasiyah, Qadhi Mazhalim menjadi institusi yang semakin terstruktur. Khalifah-khalifah Abbasiyah secara rutin mengadakan sidang Mazhalim terbuka di mana rakyat bisa datang langsung mengadukan kezaliman gubernur, pejabat pajak, atau bahkan anggota keluarga istana.
Khalifah Al-Mahdi (memerintah 775-785 M) dikenal sebagai Khalifah yang paling sering mengadakan sidang Mazhalim. Beliau sendiri yang memimpin sidang, duduk bersama rakyat, dan memutus perkara secara langsung. Ribuan kasus berhasil diselesaikan di bawah kepemimpinannya.
Khalifah Harun Ar-Rasyid juga terkenal karena sidangnya yang terbuka. Dalam salah satu sidang, seorang perempuan tua menggugat gubernur wilayah yang telah merampas tanahnya. Harun Ar-Rasyid memerintahkan tanah itu dikembalikan dan gubernur itu dipecat.
9.5 Ringkasan Implementasi Historis
Tabel 9: Implementasi Peradilan Islam dalam Sejarah
| Periode | Tokoh | Kontribusi |
|---|---|---|
| 610-632 M | Rasulullah ﷺ | Menetapkan prinsip peradilan Islam, memutus perkara sendiri |
| 632-634 M | Abu Bakar As-Siddiq | Melanjutkan peradilan Rasulullah, akses terbuka untuk rakyat |
| 634-644 M | Umar bin Khattab | Mengangkat Qadhi di kota-kota, mengirim surat instruksi, mengirim Hisbah |
| 644-661 M | Utsman & Ali | Ali digugat Yahudi di hadapan Qadhi Syuraih — bukti independensi peradilan |
| 750-1258 M | Abbasiyah | Qadhi Mazhalim menjadi institusi resmi, sidang terbuka rutin |
| 1299-1924 M | Utsmaniyah | Sistem Qadhi tetap berjalan hingga akhir Khilafah |
10. Kesimpulan dan Solusi: Keadilan Bukan Mimpi, Tapi Janji Allah
Sahabat pembaca yang budiman, setelah menelusuri 10 poin tentang sistem peradilan Islam, mari kita rangkum pelajaran yang bisa kita bawa pulang.
Sistem peradilan Islam adalah sistem yang:
- Berbasis syariat, bukan keinginan manusia — sehingga keadilannya objektif, stabil, dan tidak bisa didikte kepentingan politik
- Terstruktur dalam tiga jenis hakim — Qadhi Khusumat untuk sengketa individu, Qadhi Hisbah untuk hak publik, dan Qadhi Mazhalim untuk kezaliman penguasa
- Gratis dan cepat — keadilan bukan komoditas, tidak ada biaya, tidak ada banding berkepanjangan
- Tanpa imunitas — Khalifah pun bisa digugat dan kalah di pengadilan
- Transparan dan akuntabel — sidang terbuka, Qadhi bertanggung jawab kepada Allah ﷻ
Tabel 10: Ringkasan Sistem Peradilan Islam
| Prinsip | Penjelasan |
|---|---|
| Sumber Hukum | Al-Qur’an & As-Sunnah |
| Jenis Hakim | Qadhi Khusumat, Qadhi Hisbah, Qadhi Mazhalim |
| Biaya | Gratis untuk semua warga |
| Putusan | Final, langsung dilaksanakan |
| Imunitas | Tidak ada — semua sama di hadapan hukum |
| Transparansi | Sidang terbuka untuk umum |
| Akuntabilitas | Qadhi bertanggung jawab kepada Allah ﷻ dan bisa diadili |
Solusi untuk krisis keadilan yang melanda umat manusia hari ini bukanlah “reformasi peradilan” yang setengah-setengah — menambah anggaran pengadilan, merekrut lebih banyak hakim, atau membuat lebih banyak undang-undang. Semua itu hanya akan memperbesar birokrasi tanpa menyelesaikan akar masalahnya.
Solusi yang hakiki adalah kembali kepada sistem peradilan Islam — sistem yang pernah membuktikan dirinya selama lebih dari seribu tahun, yang pernah membuat seorang Yahudi masuk Islam karena kagum pada keadilan Ali bin Abi Thalib, yang pernah membuat Umar bin Khattab tunduk kepada putusan Qadhi, dan yang pernah membuat Abu Ubaidah berkeliling pasar Madinah setiap hari untuk memastikan tidak ada rakyat yang dizalimi.
Sistem peradilan Islam adalah janji Allah ﷻ yang akan kembali tegak ketika Khilafah Islamiyah ditegakkan di atas manhaj kenabian. Dan janji Allah ﷻ pasti terlaksana.
Rasulullah ﷺ bersabda:
ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ
“Kemudian akan ada Khilafah yang berjalan di atas manhaj kenabian.” (HR. Ahmad no. 20245)
Khilafah itu akan datang dengan sistem peradilan yang adil, transparan, dan tanpa kompromi — karena ia berjalan di atas jalan Rasulullah ﷺ.
Wallahu a’lam bish-shawab.
Lanjutkan Perjalanan Anda: