Kepemilikan Umum: Harta Rakyat yang Haram Diprivatisasi Oligarki
Sahabat pembaca yang budiman, mari kita perhatikan sebuah ironi yang sangat menyakitkan di dunia modern ini. Ada sebuah negara yang dikaruniai oleh Allah ﷻ gunung emas tertinggi di dunia, cadangan batu bara yang melimpah, dan sumur-sumur minyak yang menyemburkan emas hitam tanpa henti. Secara logika, rakyat di negara tersebut seharusnya hidup makmur tanpa perlu berutang.
Namun apa yang terjadi? Rakyat di negara itu justru harus membayar tarif listrik yang terus mencekik, membeli gas elpiji dengan harga mahal, dan hidup dalam kemiskinan yang struktural. Mengapa? Karena gunung emas, batu bara, dan sumur minyak tersebut telah diprivatisasi (dijual) kepada korporasi asing dan segelintir oligarki lokal atas nama “investasi dan pasar bebas” Kapitalisme.
Islam datang untuk menghentikan kezaliman ini. Melalui tsaqofah yang digali dari kitab Nizhamul Iqtishadi fil Islam (Sistem Ekonomi Islam) karya Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, kita akan membedah pilar kedua dari sistem ekonomi Islam: Kepemilikan Umum (Milkiyah Ammah).
Ini adalah konsep yang sangat revolusioner dan manusiawi: air yang Anda minum, listrik yang menerangi rumah Anda, dan BBM yang menggerakkan kendaraan Anda—semua itu sejatinya adalah hak bersama seluruh rakyat yang diharamkan untuk diprivatisasi. Mari kita selami lebih dalam.
1. Pengantar: Akar Kezaliman Privatisasi SDA
Dalam ideologi Kapitalisme, segala sesuatu di atas bumi ini boleh dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta. Hutan, sungai, tambang emas, hingga udara (dalam bentuk frekuensi), semuanya dianggap sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan.
Ketika sumber daya alam (SDA) yang vital dikuasai oleh korporasi, maka motif utamanya hanyalah satu: Profit Maksimal. Korporasi akan menjual air, listrik, dan BBM kepada rakyat dengan harga setinggi mungkin. Jika rakyat miskin tidak mampu membayar, listrik mereka akan diputus. Kapitalisme telah menyulap karunia Allah ﷻ menjadi alat penindasan.
Islam memiliki pandangan yang bertolak belakang secara diametral. Islam memandang bahwa ada jenis-jenis harta tertentu yang sifat dan wujudnya memang diperuntukkan bagi hajat hidup orang banyak. Harta jenis ini tidak boleh jatuh ke tangan individu, melainkan harus tetap menjadi milik bersama (common property).
2. Definisi Kepemilikan Umum (Milkiyah Ammah)
Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mendefinisikan Kepemilikan Umum (Milkiyah Ammah) sebagai:
إِذْنُ الشَّارِعِ لِلْجَمَاعَةِ بِالِاشْتِرَاكِ فِي الِانْتِفَاعِ بِالْعَيْنِ “Izin dari Asy-Syari’ (Allah Sang Pembuat Hukum) kepada suatu komunitas (masyarakat) untuk sama-sama memanfaatkan suatu benda (harta).”
Dari definisi ini, jelas bahwa Kepemilikan Umum bukanlah harta milik pemerintah (negara), dan bukan pula harta milik individu. Ia adalah milik seluruh rakyat. Negara (Khilafah) posisinya hanyalah sebagai pengelola (wakil) yang ditunjuk oleh syariat untuk mengeksploitasi harta tersebut dan membagikan hasilnya kembali kepada rakyat.
Landasan utama dari konsep ini adalah sabda Rasulullah ﷺ:
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ
“Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api (energi).” (HR. Abu Dawud no. 3477)
Kata “berserikat” (syuraka’) bermakna bahwa setiap individu warga negara memiliki hak dan saham yang sama atas ketiga hal tersebut.
Tabel 1: Perbedaan Status Kepemilikan
| Aspek | Kepemilikan Individu | Kepemilikan Umum | Kepemilikan Negara |
|---|---|---|---|
| Pemilik Sah | Individu (Pribadi) | Seluruh Rakyat | Negara (Baitul Mal) |
| Contoh Harta | Rumah, mobil, pabrik sepatu | Tambang emas, laut, minyak bumi | Harta Fa’i, Kharaj, Jizyah |
| Hak Menjual | Boleh dijual bebas | Haram dijual (Diprivatisasi) | Boleh dijual oleh Khalifah |
| Penerima Manfaat | Pemilik pribadi dan keluarganya | Seluruh warga negara (gratis/murah) | Membiayai operasional negara |
3. Tiga Kategori Kepemilikan Umum
Berdasarkan istriqra’ (penelusuran dalil) terhadap hadits-hadits Rasulullah ﷺ, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menyimpulkan bahwa harta Kepemilikan Umum terbagi menjadi tiga kategori utama:
Kategori 1: Fasilitas Publik yang Menjadi Hajat Hidup Orang Banyak
Ini mencakup segala sesuatu yang jika tidak ada di suatu komunitas, maka komunitas tersebut akan mengalami kesulitan hidup atau perselisihan.
- Contoh: Sumber air (sungai, danau, mata air), padang rumput (hutan), dan api (sumber energi seperti batu bara, gas, dan listrik).
- Harta jenis ini haram diprivatisasi, baik sumbernya maupun fasilitas distribusinya (seperti jaringan pipa air PAM atau tiang listrik PLN).
Kategori 2: Barang Tambang yang Jumlahnya Melimpah (Tak Terbatas)
Barang tambang (ma’adin) terbagi dua. Jika jumlahnya sedikit (seperti orang mendulang emas di sungai dengan wajan), maka boleh dimiliki individu. Namun, jika jumlahnya sangat melimpah (deposit raksasa), maka ia otomatis menjadi Kepemilikan Umum.
- Contoh: Tambang emas Freeport, tambang batu bara raksasa, kilang minyak bumi lepas pantai, dan tambang nikel.
- Dalil: Kisah sahabat Abyadh bin Hammal ra. yang meminta izin mengelola tambang garam di Ma’rib. Awalnya Rasulullah ﷺ mengizinkan. Namun ketika ada sahabat yang memberitahu bahwa tambang garam itu jumlahnya bagaikan “air yang mengalir” (sangat melimpah), Rasulullah ﷺ langsung mencabut izin tersebut dan menjadikannya milik umum. (HR. Tirmidzi no. 1380).
Kategori 3: Benda yang Sifat Pembentukannya Mencegah Monopoli Individu
Ini adalah fasilitas yang secara tabiatnya memang harus dipakai bersama-sama karena bentuk fisiknya.
- Contoh: Jalan raya, jembatan umum, sungai besar, laut, selat, dan alun-alun kota.
- Harta ini haram dipagari atau diklaim sebagai milik pribadi.
4. Analogi Visual: Waduk Desa yang Dipagari Tuan Tanah
Untuk membedakan keadilan Islam dan kezaliman Kapitalisme, mari kita gunakan analogi sebuah waduk di tengah desa.
Analogi Kapitalisme (Privatisasi): Di tengah desa yang kering, ada sebuah waduk besar berisi air tawar. Tiba-tiba datanglah seorang korporat kaya. Ia memagari waduk itu, menaruh penjaga bersenjata, dan mengklaimnya sebagai milik perusahaannya. Ia lalu memasang pipa ke rumah-rumah warga dan memasang meteran. Warga yang ingin minum harus membayar mahal. Jika ada warga miskin yang tak mampu bayar, pipanya diputus dan ia dibiarkan mati kehausan. Sang korporat berteriak: “Ini adil! Ini adalah hukum supply and demand!”
Analogi Islam (Kepemilikan Umum): Syariat Islam datang dan merobohkan pagar korporat tersebut. Islam menetapkan bahwa waduk itu adalah milik seluruh warga desa. Kepala Desa (Khalifah) ditugaskan untuk membangun jaringan pipa menggunakan uang kas negara, lalu mengalirkan air itu secara gratis (atau sebatas biaya perawatan pipa) ke setiap rumah, baik rumah si kaya maupun si miskin. Tidak ada satu pun warga yang kehausan.
Inilah esensi Kepemilikan Umum. Ia memastikan bahwa karunia Allah ﷻ yang vital tidak dijadikan alat pemerasan oleh manusia atas manusia lainnya.
5. Larangan Keras Privatisasi (Swastanisasi)
Salah satu dosa terbesar dalam kebijakan ekonomi modern adalah Privatisasi. Privatisasi adalah memindahkan hak kepemilikan atau hak pengelolaan harta Kepemilikan Umum kepada individu, swasta, atau korporasi asing.
Contoh privatisasi di dunia nyata:
- Menjual sumur minyak atau tambang emas kepada perusahaan multinasional (MNC).
- Menjual mata air pegunungan kepada perusahaan air minum kemasan.
- Menyerahkan pengelolaan jalan tol (yang dibangun di atas tanah umum) kepada swasta untuk dipungut bayaran mahal.
Dalam Islam, privatisasi Kepemilikan Umum hukumnya Haram Mutlak. Negara Khilafah tidak boleh memberikan konsesi tambang minyak kepada Chevron, Exxon, atau perusahaan swasta lokal. Negara tidak boleh menjual sumber air kepada perusahaan air kemasan asing.
Rasulullah ﷺ memberikan ancaman keras kepada mereka yang memonopoli air (sumber daya umum):
مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
“Barangsiapa mencegah kelebihan air (untuk orang lain) dengan tujuan mencegah padang rumput, maka Allah akan mencegah karunia-Nya darinya pada hari kiamat.” (HR. Bukhari no. 2353)
Jika pemimpin negara (Khalifah) memprivatisasi tambang raksasa, maka ia telah berbuat zalim dan merampas harta rakyatnya sendiri.
6. Mekanisme Pengelolaan oleh Negara (Khilafah)
Jika tambang minyak dan emas tidak boleh dikelola swasta, lalu siapa yang mengebor dan menggalinya? Jawabannya adalah Negara (Khilafah).
Negara wajib mendirikan perusahaan-perusahaan negara (BUMN murni) untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, dan menyuling kekayaan alam tersebut. Negara mempekerjakan para insinyur, ahli geologi, dan buruh (dengan sistem Ijarah/gaji profesional) untuk menggalinya. Seluruh biaya operasional (pembelian mesin bor, gaji insinyur) diambil dari kas Baitul Mal.
Setelah minyak, emas, atau listrik itu berhasil diproduksi, seluruh hasilnya dimasukkan ke dalam Baitul Mal pada Pos Kepemilikan Umum. Harta di pos ini haram dicampur dengan harta Kepemilikan Negara (seperti Fa’i atau Kharaj).
Tabel 2: Mekanisme Pengelolaan Tambang Raksasa
| Tahapan | Kapitalisme | Sistem Ekonomi Islam |
|---|---|---|
| Eksplorasi & Pengeboran | Diserahkan ke kontraktor asing/swasta (Kontrak Karya) | Dilakukan sendiri oleh Negara (Perusahaan Khilafah) |
| Kepemilikan Aset | Dikuasai swasta selama puluhan tahun | 100% milik rakyat sejak awal hingga akhir |
| Pembagian Keuntungan | 80-90% untuk korporasi, negara hanya dapat pajak/royalti kecil | 100% keuntungan masuk Baitul Mal (Pos Kepemilikan Umum) |
| Dampak bagi Rakyat | Rakyat jadi penonton, beli BBM dengan harga internasional | Rakyat mendapat BBM murah/gratis dan layanan publik |
7. Cara Mendistribusikan Hasil Kepemilikan Umum
Bagaimana cara Khalifah membagikan hasil tambang dan energi itu kepada rakyat? Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa Khalifah memiliki ijtihad untuk mendistribusikannya melalui dua cara utama:
Pertama: Distribusi dalam Bentuk Barang/Jasa Secara Langsung Negara mendistribusikan air, listrik, gas elpiji, dan BBM langsung ke rumah-rumah warga. Distribusi ini bisa diberikan secara gratis, atau dijual dengan harga yang sangat murah (hanya sebatas mengganti biaya produksi/pengeboran, tanpa mengambil profit sepeser pun).
Kedua: Distribusi dalam Bentuk Uang Tunai atau Layanan Publik Jika negara mengekspor kelebihan minyak atau emas ke luar negeri, maka uang hasil penjualannya dibagikan kepada rakyat. Pembagiannya bisa berupa:
- Uang Tunai: Dibagikan langsung kepada setiap individu warga negara secara adil.
- Layanan Publik Gratis: Uang tersebut digunakan untuk membangun sekolah gratis, rumah sakit gratis bermutu tinggi, jalan raya tanpa tol, dan infrastruktur publik lainnya.
Dengan mekanisme ini, kekayaan alam benar-benar dirasakan wujudnya oleh setiap warga negara, dari bayi yang baru lahir hingga kakek renta.
8. Hutan, Laut, dan Lingkungan Hidup
Konsep Kepemilikan Umum juga sangat relevan dengan pelestarian lingkungan hidup. Dalam Kapitalisme, hutan dibakar dan dibabat habis oleh perusahaan kelapa sawit demi profit, mengakibatkan kabut asap yang menyiksa jutaan orang. Laut dicemari oleh limbah pabrik swasta.
Dalam Islam, hutan alam dan lautan adalah Kepemilikan Umum. Tidak boleh ada satu pun perusahaan swasta (HPH) yang mengklaim ratusan ribu hektar hutan sebagai miliknya. Jika ada yang menebang kayu di hutan, ia hanya boleh mengambil sebatas kemampuannya secara individu, dan tidak boleh merusak kelestarian hutan tersebut (karena itu milik bersama).
Negara Khilafah bertugas menjaga kelestarian hutan dan laut ini, mencegah eksploitasi berlebihan (over-exploitation), dan menghukum siapa saja yang memonopoli atau merusaknya. Ini adalah bentuk Rahmatan lil ‘Alamin yang menjaga keseimbangan ekosistem bumi.
9. Kisah Teladan: Sumur Raumah dan Kedermawanan Utsman
Sejarah Islam mencatat penerapan indah dari konsep Kepemilikan Umum ini sejak masa Rasulullah ﷺ.
Ketika kaum Muhajirin tiba di Madinah, mereka kesulitan mendapatkan air minum. Satu-satunya sumber air tawar yang bagus adalah Sumur Raumah, yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Sang Yahudi memprivatisasi sumur itu dan menjual airnya dengan harga mahal kepada kaum muslimin.
Melihat penderitaan umat, Rasulullah ﷺ memberikan tawaran luar biasa: “Barangsiapa yang membeli sumur Raumah lalu menjadikan embernya bersama ember kaum muslimin (mewakafkannya), maka baginya surga.” (HR. Tirmidzi).
Mendengar itu, Utsman bin Affan ra. langsung membeli sumur tersebut dengan harga yang sangat mahal (35.000 dirham). Setelah membelinya, Utsman tidak menjadikannya bisnis pribadi. Ia membebaskan sumur itu menjadi milik umum (wakaf). Sejak saat itu, seluruh penduduk Madinah, baik kaya maupun miskin, bebas mengambil air dari sumur Raumah secara gratis.
Utsman ra. telah mengubah sebuah harta yang diprivatisasi (monopoli Kapitalis) menjadi Kepemilikan Umum yang membawa rahmat bagi seluruh alam.
10. Kesimpulan: Mengembalikan Kedaulatan Ekonomi Rakyat
Sahabat, Kepemilikan Umum (Milkiyah Ammah) adalah salah satu pilar terpenting yang membedakan Sistem Ekonomi Islam dengan ideologi mana pun di dunia.
- Ia menghancurkan oligarki dengan mengharamkan privatisasi SDA.
- Ia menjamin kesejahteraan dengan memastikan energi dan air dapat diakses secara murah atau gratis.
- Ia mandiri secara finansial, membuat Negara Khilafah tidak perlu mengemis utang ribawi ke IMF atau Bank Dunia untuk membangun infrastruktur.
Rumus:
Kepemilikan Umum = Harta Hajat Hidup Orang Banyak + Dikelola Negara + Hasilnya 100% Dikembalikan ke Rakyat
Inilah sistem ekonomi yang memanusiakan manusia. Sebuah sistem di mana gunung emas dan lautan minyak benar-benar menjadi berkah bagi rakyat, bukan kutukan yang melahirkan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Keadilan ini hanya bisa terwujud secara sempurna ketika Syariat Islam diterapkan secara kaffah dalam institusi Khilafah.
Doa untuk Kesejahteraan Umat
“Ya Allah, jadikanlah sumber daya alam kami penuh berkah. Lindungilah harta umat ini dari tangan-tangan yang serakah, dan jadikanlah ia sarana kesejahteraan untuk semua rakyat. Aamiin.”
Lanjutkan Perjalanan Anda: